Tuhepaly Desak Pemprov Maluku Segera Siapkan Roadmap PI 10 Persen Blok Masela

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Pemerintah Provinsi Maluku didesak tidak menunggu hingga proyek Blok Masela memasuki tahap produksi untuk menyiapkan strategi pengelolaan manfaat ekonomi dari Participating Interest (PI) 10 persen. Roadmap yang jelas, terukur dan realistis dinilai harus segera disiapkan, terutama bagi PT Maluku Energi Abadi (MEA) sebagai BUMD yang diproyeksikan mengelola kepentingan daerah tersebut.

Desakan itu disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Drs. Darul Kutni Tuhepaly, Sabtu (5/9). Menurutnya, momentum bergeraknya kembali proyek Blok Masela harus diikuti dengan kesiapan daerah dari berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, tata kelola perusahaan hingga strategi pemanfaatan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku.

Tuhepaly menegaskan, PT MEA tidak boleh berhenti sebagai BUMD yang hanya memenuhi aspek administratif. Perusahaan daerah itu harus dipersiapkan menjadi instrumen bisnis yang profesional untuk memastikan hak PI 10 persen dapat dikelola secara optimal.

“Pemprov Maluku harus segera memiliki roadmap yang jelas. PT Maluku Energi Abadi jangan hanya dibentuk secara administratif, tetapi harus benar-benar dipersiapkan sebagai kendaraan bisnis daerah untuk mengamankan manfaat PI 10 persen Blok Masela,” kata Tuhepaly.

Menurut mantan anggota DPRD Maluku tersebut, salah satu persoalan yang harus sejak awal diantisipasi adalah pembiayaan. Sebab, pengelolaan PI membutuhkan kemampuan finansial yang tidak kecil sehingga pemerintah daerah harus memiliki skema pembiayaan yang matang tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Ia mendorong Pemprov Maluku mengkaji sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kerja sama dengan perbankan, lembaga pembiayaan, dukungan pemerintah pusat maupun skema carry yang memungkinkan daerah tetap memperoleh manfaat PI dengan beban pembiayaan yang terukur.

“Jangan sampai kita memiliki PI, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kewajiban yang melekat di dalamnya. Karena itu, skema pembiayaan harus dihitung secara matang sejak awal,” ujarnya.

Selain pembiayaan, Tuhepaly menilai penguatan manajemen PT MEA menjadi hal yang tidak kalah penting. Pengisian direksi dan jajaran manajemen harus didasarkan pada kompetensi dan pengalaman profesional, terutama di bidang industri migas, investasi, hukum, keuangan serta tata kelola perusahaan.

“BUMD ini membutuhkan orang-orang yang benar-benar memahami bisnis migas, investasi, hukum dan keuangan. Jangan sampai penempatan manajemen lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik daripada kebutuhan profesional perusahaan,” tegasnya.

Tuhepaly juga meminta Pemprov Maluku mulai menyusun grand design pemanfaatan ekonomi PI 10 persen Blok Masela. Menurutnya, manfaat yang diperoleh daerah tidak boleh hanya berhenti dalam bentuk dividen atau tambahan pendapatan daerah.

Sebaliknya, manfaat ekonomi tersebut harus dirancang agar menciptakan efek berganda bagi masyarakat melalui pengembangan industri turunan, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM serta pembangunan infrastruktur pendukung.

“PI 10 persen harus memberikan efek berganda. Jangan hanya berbicara soal dividen, tetapi bagaimana manfaatnya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas SDM lokal,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan manfaat Blok Masela tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, proyek dengan nilai strategis sebesar Blok Masela harus dikawal sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Pemerintah pusat sendiri telah memberikan PI 10 persen kepada BUMD Provinsi Maluku dalam pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Maluku.

Sementara itu, PT MEA secara resmi menempatkan pengelolaan PI 10 persen sebagai salah satu misi utamanya. Perusahaan tersebut juga menyebut prinsip tata kelola yang baik, penguatan SDM serta pemberdayaan ekonomi lokal sebagai bagian dari arah pengembangannya.

Bagi Tuhepaly, kondisi tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret pemerintah daerah.

“Ini bukan proyek biasa. Ini bisa menjadi salah satu peluang ekonomi terbesar bagi Maluku dalam satu generasi. Karena itu, roadmap harus disiapkan sekarang dan Blok Masela harus dikawal sejak awal,” tegasnya.