
, MANUSELANEWS.COM
Pendapatan Naik Rp74 Miliar, Belanja Malteng Melonjak Rp195 Miliar
DAERAH
10/8/20262 min baca


MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengusulkan peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp74,02 miliar dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Namun, kebutuhan belanja daerah justru melonjak hingga Rp195,59 miliar.
Gambaran tersebut disampaikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dalam pidatonya pada rapat paripurna penyampaian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Kamis (8/10/2026).
Dalam pidatonya, Zulkarnain menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan PPAS merupakan konsekuensi dari perkembangan kebijakan fiskal nasional serta perubahan kebutuhan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja sekaligus mempertajam program prioritas hingga akhir tahun anggaran.
Salah satu faktor utama perubahan anggaran tersebut adalah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026, penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan Tahun Anggaran 2024, serta penyaluran Dana Treasury Deposit Facility Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan keputusan tersebut, Kabupaten Maluku Tengah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp68,76 miliar. Jumlah itu terdiri atas tambahan DAU Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp60,76 miliar dan penyaluran kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8,004 miliar.
Pemerintah daerah kemudian diarahkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/6537/SJ tanggal 14 September 2026 untuk menyesuaikan dan mengalokasikan tambahan transfer tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai prioritas dan ketentuan yang berlaku.
“Atas dukungan tersebut, melalui kesempatan ini atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Zulkarnain.
Menurutnya, tambahan dukungan pemerintah pusat memberikan ruang fiskal bagi daerah untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.
Dalam rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp1,514 triliun meningkat menjadi Rp1,588 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp74,02 miliar.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan belanja daerah. Belanja yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,513 triliun naik menjadi Rp1,708 triliun, atau bertambah sekitar Rp195,60 miliar.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan signifikan. Semula sebesar Rp1 miliar, penerimaan pembiayaan tersebut disesuaikan menjadi Rp122,58 miliar, atau meningkat Rp121,58 miliar.
Zulkarnain menegaskan, tambahan ruang fiskal yang tersedia akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, menjaga keberlanjutan program pembangunan, memenuhi kewajiban daerah, menangani kebutuhan masyarakat yang mendesak, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas.
“Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah akan melakukan pengendalian terhadap belanja yang kurang prioritas dan mengarahkan sumber daya yang tersedia kepada program yang memiliki urgensi, manfaat, dan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui, kemampuan fiskal Kabupaten Maluku Tengah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kondisi tersebut semakin kompleks karena karakteristik Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan dengan rentang kendali wilayah yang luas.
Karena itu, menurut Zulkarnain, perubahan APBD tidak boleh hanya dilihat dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari kualitas belanja yang dihasilkan. Setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembanguna
