Pemkab Malteng Lantik KPN dan Pj KPN, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Negeri

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kembali memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat negeri melalui pelantikan sejumlah Kepala Pemerintah Negeri (KPN) dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (Pj KPN).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan di desa maupun negeri berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Kepala Pemerintah Negeri Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kepala Pemerintah Negeri Usliapan, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Watludan, Kecamatan TNS, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Banda Baru, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Nua Nea, Kecamatan Amahai, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Lonthoir, Kecamatan Kepulauan Banda, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Pulau Rhun, Kecamatan Banda, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tiouw, Kecamatan Saparua, serta Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar untuk melayani masyarakat.

“Pelantikan ini merupakan manifestasi tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus langkah awal dari sebuah pengabdian yang penuh tantangan demi kemajuan negeri masing-masing,” ujar Rakib.

Pemerintah daerah juga menekankan sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian para kepala pemerintahan negeri maupun penjabat yang baru dilantik.

Pertama, para pejabat diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima, cepat, dan tepat sasaran.

“Bekerjalah sesuai fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada saudara-saudara,” tegasnya.

Selain itu, pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Para kepala pemerintahan negeri diminta mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan partisipatif demi kepentingan masyarakat.

“Hindari segala bentuk penyimpangan dan pastikan anggaran digunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan negeri,” lanjutnya.

Khusus bagi para Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, Rakib menegaskan bahwa salah satu tugas utama yang harus segera dilakukan adalah memfasilitasi proses pemilihan kepala pemerintahan negeri definitif secara cepat, aman, dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tak hanya itu, para pejabat yang dilantik juga diingatkan untuk membangun komunikasi yang harmonis dengan Saniri Negeri, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat guna menciptakan stabilitas pemerintahan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadilah pemimpin yang bijaksana, arif, dan senantiasa hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat,” tutupnya.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat pelayanan pemerintahan di tingkat negeri sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. (MN-01).