Pemkab Malteng dan Kanwil Imigrasi Maluku Perkuat Sinergi, Optimalisasi Timpora

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian sekaligus pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Masohi, Kamis (30/7/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati Maluku Tengah diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Zahlul Ikhsan, bersama jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku membahas rencana pembangunan Kantor Imigrasi di Kota Masohi.

Pembangunan kantor tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses layanan keimigrasian bagi masyarakat Maluku Tengah. Selama ini, warga yang membutuhkan layanan seperti pembuatan paspor maupun pengurusan dokumen keimigrasian lainnya harus melakukan perjalanan ke Kota Ambon.

Dengan hadirnya Kantor Imigrasi di Masohi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Selain membahas pengembangan layanan keimigrasian, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak imigrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu agenda utama adalah optimalisasi peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan keberadaan warga negara asing di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Timpora diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sehingga dapat mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah Maluku Tengah.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai instansi vertikal, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sistem pengawasan keimigrasian di daerah. (MN-01).