Pemda Malteng Matangkan Program “Sekolah Bebas Bocor”, Data Kerusakan Jadi Dasar Penanganan

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mematangkan program “Maluku Tengah Melawan Sekolah Bocor” sebagai upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah.

Program tersebut akan memprioritaskan penanganan kerusakan atap dan plafon bangunan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, sebelum menentukan sekolah yang menjadi sasaran penanganan, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data kondisi sarana dan prasarana pendidikan.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Muhammad Arifin Ely, mengatakan data kerusakan sekolah harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan dan tidak dapat ditentukan hanya melalui dokumentasi berupa foto.

“Penilaian kerusakan itu tidak bisa hanya berdasarkan foto atau dokumentasi. Kita harus mengacu pada analisis formulir yang diisi oleh masing-masing satuan pendidikan,” kata Arifin.

Menurutnya, formulir kondisi bangunan menjadi bagian penting dalam proses pendataan karena memuat informasi mengenai tingkat kerusakan pada berbagai komponen bangunan sekolah.

“Formulir itu menjadi data autentik untuk kita menentukan tingkat kerusakan bangunan. Jadi, bukan sekadar melihat foto, tetapi ada analisis berdasarkan bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan,” jelasnya.

Arifin menjelaskan, penilaian tersebut mencakup sejumlah komponen bangunan, mulai dari atap, plafon, kolom, balok, kusen pintu dan jendela, hingga fasilitas sanitasi sekolah.

Data yang disampaikan masing-masing satuan pendidikan selanjutnya akan dibantu diverifikasi dan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, pihak sekolah diminta mengisi formulir secara lengkap serta menyertakan dokumentasi kondisi bangunan sesuai keadaan sebenarnya.

“Setiap satuan pendidikan harus melengkapi formulir dan dokumentasi kondisi bangunan dengan benar. Data ini harus terus diperbarui supaya kita mendapatkan gambaran kondisi sekolah yang sebenarnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemutakhiran data tersebut penting untuk memastikan program perbaikan sekolah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu mengetahui sekolah mana yang mengalami kerusakan ringan, sedang maupun berat sebelum menetapkan skala prioritas penanganan.

Dalam program “Maluku Tengah Melawan Sekolah Bocor”, kata Arifin, atap dan plafon menjadi salah satu fokus utama. Kerusakan pada dua bagian tersebut dinilai dapat secara langsung mengganggu aktivitas pembelajaran, terutama ketika terjadi hujan.

“Untuk program Maluku Tengah Melawan Sekolah Bocor, kita memprioritaskan atap dan plafon. Ini penting karena menyangkut kenyamanan dan keamanan siswa maupun guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar,” katanya.

Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menggodok dan memperbarui data sekolah berdasarkan kondisi kerusakan atap dan plafon. Pendataan dilakukan terhadap satuan pendidikan jenjang SD dan SMP sebagai bahan penyusunan program sekaligus perhitungan kebutuhan anggaran perbaikan.

Arifin berharap, melalui pendataan yang lebih akurat dan terus diperbarui, intervensi pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan demikian, program sekolah bebas bocor tidak hanya menjadi agenda perbaikan fisik bangunan, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan layak bagi siswa serta tenaga pendidik di Kabupaten Maluku Tengah.