Malteng Kembali Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut

MASOHI, MANUSELANEWS..COM. – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Capaian tersebut menjadi Opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil diraih Kabupaten Maluku Tengah. Prestasi ini sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis (4/6/2026) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Laporan tersebut diterima langsung oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa.

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga opini tertinggi dari BPK kembali berhasil dipertahankan.

Menurutnya, raihan WTP yang ke-11 bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan hasil dari kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh elemen pemerintahan dalam membangun tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.

"Alhamdulillah, raihan Opini WTP yang ke-11 ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat Maluku Tengah. Ini menjadi bukti bahwa komitmen kita untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel terus berjalan dengan baik," ujar Zulkarnain.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan itu harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Zulkarnain juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar kepercayaan publik yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, menyambut baik keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian Opini WTP merupakan hasil sinergi yang baik antara fungsi pengawasan DPRD dan pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah daerah.

"Prestasi ini harus menjadi momentum untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," kata Haurissa.

Ia berharap keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama 11 tahun berturut-turut dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan yang maju, inklusif, dan berdaya saing di Bumi Pamahanunusa.

Dengan capaian tersebut, Kabupaten Maluku Tengah kembali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (MN-02).