Kabut Asap Makin Pekat, BPBD Malteng Siapkan Posko dan Usulkan Sprayer Pemadam

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Selain memperkuat koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah juga menyiapkan pengusulan dukungan penanganan bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BPBD Maluku Tengah, Nova Anakotta, mengatakan pemerintah daerah telah menerbitkan surat pernyataan kondisi darurat yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang status tanggap darurat. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan analisis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ketong sudah melakukan analisa sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang. Ketong sudah bikin surat pernyataan bupati tentang kondisi darurat, ditindaklanjuti lagi dengan SK Bupati,” kata Nova saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (12/10/2026).

Ia menjelaskan, dokumen penanganan bencana tersebut sedang diproses untuk disampaikan kepada BNPB melalui koordinasi dengan BPBD Provinsi Maluku. Dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengatasi kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menangani dampak kekeringan yang semakin dirasakan masyarakat.

Nova mengakui, kondisi kabut asap yang semakin pekat membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Ia mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengesampingkan perbedaan serta tidak saling menyalahkan, melainkan bersama-sama menghadapi bencana yang dipengaruhi kondisi cuaca ekstrem dan musim kering berkepanjangan.

“Ketong anggap ini sebuah musibah yang memang efek dari panas panjang atau El Niño. Jadi, kalau beta sekarang, jangan ketong baku lempar salah. Ini sebuah musibah yang harus ketong sama-sama tanggulangi,” ujarnya.

Siapkan Posko dan Usulkan Sprayer

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, BPBD Maluku Tengah tengah menyiapkan rancangan keputusan pembentukan posko penanganan bencana yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Rencana tersebut masih dikoordinasikan, termasuk melalui konsultasi dengan bagian hukum pemerintah daerah.

Apabila posko terbentuk, penanganan karhutla akan melibatkan berbagai instansi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, di antaranya BPBD, pemadam kebakaran, puskesmas, serta instansi yang membidangi kehutanan, pertanian dan perkebunan.

Namun, upaya pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran operasional dan sarana pendukung. Kondisi tersebut semakin menyulitkan petugas ketika titik api berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

“Kerepotan satu lagi karena ketong punya mobil damkar di Satpol PP itu mobil yang sudah tua. Kalau harus bergerak ke sana dengan perangkat water cannon-nya, itu sudah tidak memungkinkan,” jelas Nova.

Sebagai langkah alternatif, BPBD berupaya memaksimalkan sarana yang tersedia, termasuk mobil tangki air untuk mendistribusikan air ke wilayah terdampak. Akan tetapi, keterbatasan jangkauan selang pemadam menjadi kendala ketika api berada jauh di atas gunung.

Karena itu, BPBD mempertimbangkan pengusulan pengadaan alat penyemprot air portabel atau sprayer, seperti yang digunakan petani, melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).

Rencana tersebut mengandalkan mobil tangki untuk mendistribusikan air ke titik penampungan yang dapat dijangkau. Selanjutnya, masyarakat dapat menggunakan alat penyemprot untuk membantu menangani titik api sesuai kondisi lapangan.

“Kita punya mobil tangki air, kita bantu persoalan kebakaran hutan ini dengan mendistribusikan air. Tetapi selangnya pun tidak mungkin sampai kalau apinya di atas gunung. Jadi, salah satu yang kita siapkan untuk diusulkan itu sprayer seperti petani punya karena sangat membantu,” ungkapnya.

Meski demikian, rencana pengadaan peralatan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, terutama menyangkut ketersediaan anggaran dan kesesuaian penggunaannya denga