Hilirisasi Kelapa di Teluk Elpaputi Didorong Tingkatkan Kesejahteraan Petani

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Hilirisasi komoditas kelapa dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Maluku Tengah.

Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Darul Kutni Tuhepaly, mengatakan kelapa telah lama menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Maluku Tengah. Namun, selama ini sebagian besar petani masih mengandalkan kopra sebagai sumber pendapatan utama.

Menurut Darul, ketergantungan terhadap penjualan kopra membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga dan posisi tawar yang terbatas dalam rantai perdagangan.

“Selama ini petani banyak menjual kelapa dalam bentuk kopra. Akibatnya, nilai tambah terbesar justru berada pada tahapan setelah komoditas keluar dari daerah,” kata Darul.

Ia menilai kondisi tersebut perlu diubah melalui pengembangan industri pengolahan kelapa di daerah. Berbagai produk turunan, seperti minyak kelapa, arang aktif, briket, sabut kelapa dan produk olahan lainnya, dinilai memiliki peluang untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.

Karena itu, Darul mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang mulai mendorong pengembangan hilirisasi kelapa di kawasan Teluk Elpaputi.

Menurutnya, hilirisasi tidak boleh dimaknai sebatas pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah yang tinggal di daerah dan dirasakan langsung oleh petani.

“Kalau kelapa hanya dijual sebagai kopra, maka nilai tambahnya terbatas. Tetapi kalau kita olah menjadi produk jadi, maka ada nilai ekonomi baru yang bisa dinikmati masyarakat di daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan pengolahan kelapa di tingkat lokal berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan petani, aktivitas tersebut dapat membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM dan memperluas perputaran ekonomi di desa-desa penghasil kelapa.

Namun, Darul mengingatkan agar agenda hilirisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar pembangunan fasilitas.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu dikawal secara konsisten agar hilirisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertama, keterlibatan koperasi dan BUMDes dalam kepemilikan maupun pengelolaan usaha agar masyarakat tidak hanya menjadi pemasok bahan baku.

Kedua, adanya jaminan akses pasar bagi produk yang dihasilkan. Ketiga, pendampingan teknis kepada petani dan pelaku usaha, terutama dalam peningkatan mutu, manajemen usaha dan akses permodalan.

“Jangan sampai petani hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara keuntungan terbesar tetap dinikmati di luar daerah. Petani harus menjadi bagian dari rantai nilai dan mendapatkan manfaat yang lebih besar,” tegasnya.

Darul juga menyatakan Yayasan Salawano Maluku siap bersinergi dalam mendukung pendampingan masyarakat, khususnya dalam penguatan kapasitas dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Ia berharap pemerintah daerah, masyarakat, koperasi, BUMDes, pelaku usaha dan berbagai pihak lainnya dapat membangun kolaborasi yang berkelanjutan untuk mengembangkan industri kelapa di Maluku Tengah.

Menurutnya, konsistensi kebijakan menjadi kunci agar hilirisasi kelapa tidak berhenti sebagai program jangka pendek, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berhenti jual kopra. Mulai jual produk jadi,” kata Darul.

Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani tidak semata-mata bergantung pada subsidi pemerintah. Yang lebih penting adalah membangun rantai nilai yang lebih adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari komoditas yang mereka hasilkan sendiri.