
Herry Men Carl Haurissa: KUA-PPAS 2027 Jadi Pedoman Penyusunan RAPBD Maluku Tengah
11/6/20261 min baca


MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat masa persidangan III tahun sidang 2026 dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Jum'at (6/11/2026)
Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Haurissa, dokumen KUA-PPAS merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi persyaratan dalam proses penyusunan RAPBD. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD perlu memberikan perhatian maksimal terhadap kualitas pembahasan dan penyusunan dokumen tersebut.
Ia menjelaskan, KUA-PPAS memiliki fungsi fundamental karena menjadi jembatan antara perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan proses penganggaran. Melalui dokumen tersebut, seluruh program prioritas diharapkan dapat diterjemahkan secara terarah ke dalam alokasi anggaran.
Haurissa juga menekankan bahwa kesepakatan perencanaan program dan kegiatan harus dipastikan dapat direalisasikan dengan mengacu pada kebijakan umum APBD. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi materi pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif hingga menghasilkan nota kesepakatan bersama.
Ia berharap, KUA-PPAS yang telah disepakati nantinya menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, seluruh proses perencanaan dan penganggaran harus tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah, sehingga arah kebijakan anggaran tahun 2027 dapat mendukung prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
