Disdikbud Malteng Tekankan Pengelolaan Dana BOSP yang Transparan dan Akuntabel

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 bagi kepala sekolah dan bendahara BOSP jenjang SD dan SMP se-Kecamatan Leihitu, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Husen Mukadar, S.IP., MA. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman para pengelola dana BOSP mengenai pentingnya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam sambutannya, Husen menegaskan bahwa dana BOSP merupakan instrumen penting untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana BOSP bukan sekadar urusan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, tetapi mencakup tanggung jawab moral, hukum, serta tanggung jawab kepada masyarakat.

Husen menekankan, kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengelolaan dana dan bendahara sebagai pelaksana administrasi keuangan harus bekerja secara profesional, cermat, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya.

Ia turut mengingatkan agar pengelola dana tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan sekolah serta menghindari penyalahgunaan kewenangan, manipulasi dokumen, dan pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan karena berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Melalui sosialisasi ini, para kepala sekolah dan bendahara diharapkan memahami ketentuan hukum terkait pengelolaan dana BOSP serta membangun budaya pendidikan yang bersih, jujur, transparan, dan berintegritas demi meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah.