Dankodaeral IX: Pengembangan Satuan TNI AL di Maluku Harus Dengarkan Masyarakat

MASOHI, MANUSELANEWS.COM. – Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX Laksamana Muda (Laksda) TNI Hanarko Djodi Pamungkas menegaskan, rencana pengembangan organisasi dan satuan TNI Angkatan Laut (TNI AL) di wilayah Maluku tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pertahanan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi serta respons masyarakat setempat.

Hanarko mengatakan, TNI AL tidak menetapkan target khusus mengenai lokasi pengembangan satuan. Setiap rencana akan dikaji berdasarkan kebutuhan operasional, kondisi wilayah, ketersediaan lahan, serta dukungan masyarakat.

Menurutnya, apabila terdapat lokasi yang dinilai memenuhi kebutuhan dan mendapat dukungan masyarakat, hal tersebut tentu menjadi sesuatu yang positif. Namun, TNI AL tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak tanpa melihat kondisi di lapangan.

Hanarko menyebut kawasan pesisir menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengembangan satuan TNI AL. Karakter geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat keberadaan satuan di kawasan pesisir dinilai penting untuk mendukung mobilitas dan operasi kemaritiman.

Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan terhadap lokasi yang dapat mendukung pendaratan maupun pergerakan kapal. Selain itu, ketersediaan dermaga dengan kapasitas memadai juga menjadi perhatian dalam pengembangan kemampuan operasional TNI AL di wilayah Maluku.

“Yang kita inginkan tentunya wilayah pesisir, karena berkaitan dengan kebutuhan operasional. Kita membutuhkan lokasi yang memungkinkan untuk pendaratan dan mendukung pergerakan kapal,” kata Hanarko.

Ia menjelaskan, keberadaan dermaga besar di Maluku masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Karena itu, TNI AL perlu menyiapkan sejumlah lokasi alternatif yang memenuhi standar dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi, termasuk ketika terjadi keadaan darurat maupun bencana.

Namun, Hanarko menegaskan, rencana tersebut tidak akan serta-merta ditetapkan tanpa melalui kajian dan survei lapangan.

Sebelum menentukan lokasi, TNI AL akan melihat langsung kondisi wilayah serta mendengar respons masyarakat. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya penolakan atau pro dan kontra yang kuat, pihaknya tidak ingin memaksakan rencana pengembangan satuan.

“Kalau masyarakat tidak menghendaki, tentu kita tidak akan memaksakan. Kita harus melihat kondisi masyarakat dan bagaimana respons mereka,” tegasnya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kekuatan TNI AL di Maluku tidak hanya diarahkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan pesisir.

Menurut Hanarko, keberadaan satuan TNI AL di daerah dapat diperkuat perannya dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana, mendukung keselamatan di laut, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pesisir.

Peran tersebut sejalan dengan sejumlah agenda Kodaeral IX yang selama ini tidak hanya berfokus pada kesiapsiagaan pertahanan, tetapi juga penanggulangan bencana, penyelamatan kecelakaan di laut, penegakan hukum di laut, serta perbantuan dalam penanganan konflik sosial.

Selain pengembangan satuan, Hanarko juga menaruh perhatian terhadap pembinaan generasi muda Maluku. Program pembinaan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menyasar kalangan pelajar.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu bagian dari upaya menyiapkan generasi muda Maluku yang memiliki karakter, kemampuan, serta semangat kemaritiman.

Bagi Hanarko, karakter geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan harus menjadi kekuatan dalam membangun sumber daya manusia yang memahami dunia kelautan. Generasi muda Maluku diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu tumbuh sebagai generasi yang memiliki kompetensi dan keberanian untuk menjadi pelaut tangguh.

Pembinaan generasi muda sendiri menjadi bagian dari perhatian Kodaeral IX. Sebelumnya, jajaran Kodaeral IX juga melaksanakan pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI).

Hanarko menegaskan, pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah kepulauan harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran TNI AL tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupan di wilayah pesisir dan laut.

“Intinya, kita ingin pengembangan satuan memberikan manfaat, bukan hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi juga bagi masyarakat dan daerah,” demikian Hanarko.