
Bupati dan Pimpinan DPRD Maluku Tengah Komitmen Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
11/20/20261 min baca


MASOHI, MANUSELANEWS.COM. –Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Herry Men Carl Haurissa, Wakil Ketua DPRD Zeth Latukarlutu dan Arman Mualo, Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus menyamakan komitmen dalam memperkuat pengawasan serta mencegah praktik korupsi.
Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Pembacaan komitmen tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan bersama oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa keikutsertaan Bupati bersama jajaran pemerintah daerah merupakan bentuk keseriusan Pemkab Maluku Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pelayanan publik harus berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret di setiap perangkat daerah, mulai dari penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap regulasi hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan diharapkan mampu membangun pemerintahan yang bersih, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat.
